korupsi e-ktp
BERITA BERITA UMUM Info Terbaru

Korupsi E-KTP, Begini Respon KPK Soal Bantahan DPR

Korupsi E-KTP, Begini Respon KPK Soal Bantahan Anggota DPR

Korupsi E-KTP – Nama-nama besar yang diduga telah terlibat kasus korupsi e-ktp sudah disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaan Irman dan Sugihart, Kamis 9 Maret 2017.

Setelah nama-nama tersebut dibongkar, satu per satu dari terduga korupsi membantah telah menerima aliran dana korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Pihak dari KPK melalui Juru Bicara, Febri Diansyah mengaku tak peduli dengan bantahan-bantahan terduga tersebut.

“Selama 13 tahun KPK bekerja, bantahan dari pihak yang disebut dalam dakwaan sudah sangat sering diucapkan,” ujar Febri Diansyah di Gedung KPK.

Sebagai lembaga penegak hukum, KPK memiliki bukti dengan mengungkap nama-nama besar tersebut saat persidangan digelar. Maka dari itu, Febri juga mengaku bahwa pihaknya akan terus mengusut kasus ini hingga kelar.

“KPK tidak tertentu dari bantahan tersebut. Karena dalam bangun konstruksi dakwaan berdasarkan informasi dan bukti awal yang sudah dimiliki KPK.” lanjutnya.

Diketahui, dua mantan bawahan Gamawan Fauzi, yaitu Irman dan Sugiharto di dakwa melakukan korupsi bersama-sama dalam korupsi e-ktp. Irman dan Sugiharto diperkirakan merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Baca Juga : Perseteruan Antara Mantan Menteri Dalam Negeri Dengan Ahok

Irman merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugiharto ialah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri.

Atas apa yang dilakukannya itu, Irman dan Sugiharto didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidaa Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan disebutkan juga nama-nama besar yang diduga ikut menikmati aliran dana korupsi e-ktp senilai Rp 5,9 triliun. Mereka adalah, Anas Urbaningrum, Melcias Marchus Mekeng, Olly Dondokambey, Tamsil Lindrung, Mirwan Amir, Arief Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunandar, Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, dan Miryan s Haryani.

Kemudian, Nu’man Abdul Hakim, ABdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini, Marlus Nari, Yasonna H. Laoly, Khatibul Umam Wiranu, M. Jafar Hafsah, Ade Komarudin, Marzuki Ali, dan 37 anggota Komisi II lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.